Pemkab Kukar Dukung Program Nasional 3 Juta Rumah Layak Huni
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendukung penuh program nasional pembangunan 3 juta Rumah Layak Huni (RTLH) yang digagas Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan daerah, mulai dari bantuan bedah rumah hingga pembebasan bea tanah dan bangunan untuk rumah subsidi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, menyampaikan bahwa pihaknya rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program tersebut. “Kami terus melakukan koordinasi dan diminta untuk menyampaikan progres dukungan program. Laporan kegiatan kami sampaikan setiap minggu melalui rapat virtual dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Aidil menjelaskan, capaian program rumah layak huni dihitung berdasarkan total bangunan yang telah direalisasikan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD, swadaya masyarakat, maupun peran pengembang. “Program ini tidak dibatasi kuota tetap, tetapi dihitung dari jumlah rumah yang berhasil diselesaikan hingga Desember tahun ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aidil mengungkapkan sekitar 600 unit rumah sedang dibangun melalui Lease Purchase Program (MLPP) bekerja sama dengan sejumlah pengembang perumahan. “Sistem ini menjadi salah satu cara mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Selain program nasional tersebut, Pemkab Kukar juga melaksanakan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, ditargetkan sebanyak 90 unit rumah selesai direalisasikan. “Bantuan ini langsung dikelola oleh pemilik rumah agar mereka bisa menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan masing-masing,” tambahnya.
Adapun distribusi program BSPS tahun 2025 mencakup beberapa kecamatan, yakni Loa Janan (6 unit), Muara Jawa (30 unit), Muara Kaman (25 unit), Sangasanga (6 unit), Sebulu (22 unit), dan Tenggarong Seberang (1 unit). Sementara 20 unit lainnya masih dalam proses verifikasi penerima.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah layak huni diharapkan menjadi pondasi bagi terwujudnya keluarga yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Aidil.
(adv/gs/Diskominfo Kukar)