Deprecated: Fungsi WP_Dependencies->add_data() ditulis dengan argumen yang usang sejak versi 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/ekoranid/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
Bupati Kukar Arahkan OPD Prioritaskan Program Strategis dan Efisiensi - e-koran.id - SANTUN TERKINI
ADVERTORIALKUTAI KERTANEGARA

Bupati Kukar Arahkan OPD Prioritaskan Program Strategis dan Efisiensi

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025 di Aula Bappeda Lantai 1, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (22/7).

Kegiatan yang dihadiri Sekda Kukar Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, camat se-Kukar, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menjadi forum evaluasi capaian pembangunan, serapan anggaran, serta kendala yang dihadapi pada semester pertama tahun ini.

Dalam arahannya, Aulia mengungkapkan sejumlah permasalahan pokok pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, di antaranya target pendapatan yang diproyeksikan tidak tercapai, belanja melebihi asumsi pendapatan, serta adanya beban penganggaran wajib seperti gaji dan utang yang belum terakomodasi.

“Penyesuaian belanja terhadap perubahan asumsi pendapatan menjadi langkah strategis untuk menghindari defisit. Penghematan perlu dilakukan pada biaya operasional, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Aulia juga mengimbau OPD membangun pola kerja kolaboratif, efektif, dan efisien, serta tetap fokus pada sasaran utama seperti penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan iklim investasi. Ia menegaskan agar kepala OPD dan camat segera menyusun prioritas pembangunan sesuai visi-misi kepala daerah, memperhatikan standar pelayanan minimal, dan memperkuat tim pengendalian serta evaluasi kinerja.

Selain itu, ia meminta perangkat daerah kunci seperti Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM membangun sistem kerja sinergis untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. “Sekretariat Daerah juga perlu menyiapkan sistem reward dan punishment yang terintegrasi dengan pemberian TPP berbasis capaian kinerja,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *