Program Pemerataan Akses Air Bersih, DPRD Samarinda Akan Lakukan Pengawalan

SAMARINDA – DPRD Samarinda paling sering menerima keluhan masalah pelayanan air bersih. Baik kualitas air bersih maupun pendistribusiannya. Namun, keterbatasan anggaran dan infrastruktur belum merata menjadi kendala.

“Kami paling sering menerima keluhan pelayanan air bersih dari warga. Memang kenyataannya, anggaran masih terbatas dan jaringan belum menjangkau seluruh kota. Masalah ini yang harus kita carikan solusinya,” ungkap anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, kemarin.

Menurut dia, masalah air bersih bukan karena ketersediaan air, tetapi infrastrukturnya masih belum memadai. “Jaringan pipa sekunder Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) masih belum banyak menjangkau ke kawasan pemukiman. Seperti di Palaran dan Loa Janan Ilir. Jadi bukan karena kekurangan ketersediaan air. Tetapi infrastruktur sistem pendistribusiannya masih belum memadai,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa Perumdam hanya mampu melayani air bersih rumah tangga dengan radius terbatas dari jaringan pipa. Apabila jaringan pipa diluar dari jangkauan, maka distribusi air bersih melemah, bahkan bisa tidak bisa mengalir.

“Jadi, kalau tidak mengalir, warga terpaksa membeli air bersih dari pihak swasta walaupun harganya lebih mahal. Atau warga membuat sumur bor, untuk mendapatkan air bersih,” kata dia. (adv/gs)