Ketua Komisi I DPRD Samarinda Kritik Kebijakan Seleksi PPPK

SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda Shamri Saputra merespon nasib status sejumlah pegawai honorer di Kota Samarinda. Status mereka belum bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena tidak lulus seleksi. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Masih ada sejumlah honorer di Samarinda yang sudah bertahun-tahun mengabdi, belum diangkat PNS atau PPPK. Kami berharap ada langkah adil dari pemerintah untuk memastikan honorer yang bertahun-tahun mengabdi bisa diangkat sebagai PNS ataupun PPPK,” kata dia, kemarin.

Dia mengkritik kebijakan seleksi PNS atau PPPK. Pelamar diberi kebebasan memilih formasi berbagai daerah. Dampaknya, pegawai honorer asal daerah tidak lulus. Sedangkan luar daerah lulus. Hanya untuk memenuhi kuota formasi.

“Kebijakan itu tidak relevan dengan kebutuhan di lapangan. Perlu peninjauan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut,” ucap dia.

Diketahui, sejumlah pegawai honorer tidak lulus seleksi PPPK mengeluhkan nasibnya kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun. Namun seleksi penerimaan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. (ADV)