Pedagang Pasar Subuh Mengadu Ke DPRD Samarinda

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah pedagang Pasar Subuh di Ruang Rapat Utama Gedung Wakil Rakyat Jalan Basuki Rahmat, Kamis (15/5/2025). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Pemkot Samarinda, aparat keamanan, dan sejumlah anggota DPRD Samarinda lintas komisi.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyampaikan bahwa lahan Pasar Subuh itu berada di atas tanah milik pribadi. Kini pemiliknya sudah tak lagi memberikan izin penggunaan atas lahan tersebut. Namun, langkah penertiban seharusnya tidak dilakukan secara represif.

“Pendekatan cara humanis akan lebih efektif. Kalau diajak bicara secara baik-baik, saya yakin masyarakat akan patuh,” ungkap dia.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzha menyayangkan tindakan aparat saat melakukan penertiban. Karena tindakan tersebut berlebihan. Apalagi mengerahkan aparat yang jumlahnya tidak proposional, hanya untuk menertibkan 8 pedagang Pasar Subuh, yang belum pindah dari lokasi.

“Jangan sampai menyentuh fisik orang. Kalau memang mau membongkar, ya lapaknya saja dibongkar. Kalau memang ada pelanggaran, silakan lapor ke penegak hukum. Jangan sampai ada tindakan kekerasan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Subuh, Abdus Salam menyampaikan selama ini tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengajak berdialog. Baik langsung maupun melalui pesan singkat WhatsApp (WA). “Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Terkesan semuanya dipaksakan,” tandas dia.

Menurut dia, para pedagang Pasar Subuh tidak menolak relokasi, kalau tidak memiliki alasan. Pedagang hanya ingin dilibatkan saat proses relokasi. Dan mereka bisa diberi ruang mencari solusi bersama.

“Seolah-olah, pemerintah menggiring opini kalau pedagang semena-mena. Sebenarnya, kami terbuka, untuk berdialog. Para pedagang hanya ingin diperlakukan secara manusiawi. Berikan kami suang mencari solusi bersama-sama,” tegasnya. (adv/gs)